Sidang Parlemen Singapura yang digelar pada Rabu, 7 Oktober 2026, menyoroti berbagai isu krusial mulai dari penegasan aturan hukum hingga dinamika kebijakan publik. Berdasarkan laporan awak media, salah satu topik yang paling menyita perhatian publik adalah penjelasan terkait keputusan pemerintah untuk tidak menerbitkan arahan di bawah Undang-Undang Perlindungan dari Kepalsuan dan Manipulasi Daring atau POFMA terhadap sebuah laporan media asing.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Menanggapi pertanyaan dari Anggota Parlemen dari Partai Pekerja, Fadli Fawzi, Menteri Dalam Negeri K Shanmugam menegaskan bahwa klaim yang disebarkan oleh surat kabar Haaretz terkait pertemuan pejabat keamanan Singapura dan Israel sepenuhnya tidak benar. Namun, kementerian memutuskan untuk tidak mengeluarkan perintah POFMA karena ambang batas kepentingan publik pada saat itu belum terpenuhi berdasarkan pertimbangan hukum yang matang.
"Ini tidak menutup kemungkinan penerbitan arahan POFMA susulan jika keadaan berubah secara material dan memerlukan penilaian yang berbeda," ujar Shanmugam dalam jawaban tertulisnya di hadapan parlemen.
Lebih lanjut, Shanmugam menjelaskan bahwa pertukaran informasi dengan mitra asing pada umumnya bersifat rahasia demi menjaga keamanan nasional. Sejak Januari 2025, Kementerian Dalam Negeri telah mengadakan belasan pertemuan bilateral tingkat pejabat dengan berbagai negara, namun hanya satu yang diumumkan ke publik atas permintaan mitra terkait.
Selain isu keamanan internasional, sidang parlemen juga membahas penyempurnaan direktori pemerintah untuk membantu warga memverifikasi identitas pejabat resmi. Langkah ini diambil menyusul pemangkasan sejumlah data kontak publik sebelumnya guna memperketat pengamanan dari ancaman penipuan siber yang kian marak.