Ancaman bencana di ibu kota kini tidak lagi hanya berpusat pada masalah klasik seperti banjir tahunan, melainkan juga mengarah pada kerawanan lain yang tak kalah mematikan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas meminta seluruh jajaran pemerintah daerah serta masyarakat untuk memperketat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi risiko bencana yang mengintai Jakarta saat ini.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Pramono saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta 2026 yang berlangsung di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/10/2026). Berdasarkan pengamatan awak media, forum strategis ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam menyatukan visi mitigasi risiko di tengah status Jakarta sebagai pusat megapolitan dunia.
Dalam arahannya, Pramono memberikan perhatian khusus terhadap tingginya ancaman kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk yang dinilai sangat rentan. Karakteristik permukiman yang rapat membuat api dapat dengan mudah menjalar dan membahayakan keselamatan warga dalam waktu singkat sehingga pencegahan dini menjadi harga mati.
"Sekarang ini kemungkinan untuk kebakaran potensinya tinggi sekali, terutama daerah-daerah yang padat penduduk, sehingga saya meminta betul kepada seluruh jajaran untuk mengantisipasi dan menjaga hal ini," ujar Pramono sebagaimana dikutip dari laporan resmi kegiatan tersebut.
Menurut analisis tim redaksi, status baru Jakarta sebagai kota global menuntut standar pelayanan dan keamanan yang jauh lebih ketat daripada sebelumnya. Kesiapan infrastruktur serta kecepatan respons darurat tidak boleh lagi berjalan lambat demi meminimalisir jatuhnya korban jiwa maupun kerugian material yang besar.
"Sebagai kota global, tentunya persoalan kebencanaan ini menjadi sebuah isu yang sangat sensitif bagi kota apa pun, sehingga ketepatan dan kecepatan mengantisipasi menjadi hal yang sangat penting," tambah Pramono dalam kesempatan yang sama.
Selain ancaman si jago merah, Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan bahwa penanganan banjir tetap menjadi prioritas utama yang terus dikawal secara komprehensif. Upaya mitigasi banjir dilakukan melalui sinergi lintas instansi, termasuk koordinasi erat bersama pemerintah pusat dan daerah penyangga mengingat aliran sungai di Jakarta terintegrasi dengan wilayah luar.
Sebagai langkah konkret jangka panjang, Pemprov DKI kini tengah memfokuskan anggaran dan energi pada program pembebasan lahan guna mempercepat normalisasi sungai-sungai utama. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi volume genangan air secara signifikan sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan perkotaan dalam menghadapi musim hujan.