Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap mengambil langkah tegas namun humanis untuk mengubah wajah ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rencana besar revitalisasi kawasan permukiman padat dan kumuh yang terletak di jantung kota, khususnya wilayah Tanah Abang seperti Kebun Melati, Kebun Kacang, hingga Kampung Bali.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan pengamatan tim redaksi, kondisi ini menyita perhatian publik karena kontras yang begitu tajam. Bagaimana tidak, lokasi tersebut berada dalam radius yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan negara, namun justru menyimpan kantong-kantong permukiman yang kurang layak.
Hal tersebut sempat disoroti langsung oleh Pramono Anung dalam suatu acara di Jakarta Selatan. Beliau menyatakan keprihatinannya mengapa kawasan yang begitu dekat dengan pusat pemerintahan justru menjadi salah satu titik yang paling membutuhkan perhatian khusus terkait tata ruang.
Di balik rencana besar tersebut, Pemprov DKI Jakarta membawa angin segar bagi warga setempat. Pramono menegaskan secara lugas bahwa proses revitalisasi ini sama sekali tidak melibatkan tindakan penggusuran terhadap masyarakat yang telah lama tinggal di sana.
Sebagaimana dilaporkan dalam rapat paripurna, prinsip utama penataan ini adalah memperbaiki kualitas lingkungan tanpa harus mencederai hak hidup warga. Kebijakan tersebut diharapkan bisa menjadi percontohan atau role model pembangunan tata kota di masa mendatang.
Berdasarkan analisis awak media, kompleksitas masalah sosial di kawasan tersebut memang sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Pramono bahkan membeberkan fakta di lapangan bahwa ada satu unit rumah berukuran 3x4 meter yang harus dihuni oleh belasan orang dengan sistem bergantian.
Menanggapi tantangan tersebut, penanganan lintas sektor langsung dikerahkan secara terpadu. Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Sosial ditunjuk sebagai garda terdepan untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur sekaligus kerentanan sosial yang cukup tinggi.
Dari segi pembiayaan, proyek penataan ini dipastikan tidak akan membebani anggaran secara sepihak. Pemerintah mengombinasikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Langkah penataan ini juga mencakup fasilitas keagamaan yang berada di atas aliran sungai, seperti masjid dan musala. Pemerintah berencana menata bangunan-bangunan tersebut agar lebih tertib dan rapi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi konstruksi modern.