Pemerintah Singapura mengambil langkah tegas dengan merujuk delapan pejabat publik ke pihak kepolisian setelah menyelesaikan peninjauan terhadap 191 transaksi properti. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Layanan Publik Chan Chun Sing di hadapan parlemen, penyelidikan ini berfokus pada transaksi yang terjadi di sekitar area rencana pembangunan stasiun MRT baru.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan analisis dari awak media, langkah investigasi ini bermula dari dokumen kerja akademis yang diterbitkan oleh National Bureau of Economic Research asal Amerika Serikat. Dokumen tersebut menyoroti rentang waktu antara tahun 2007 hingga 2011 sebagai periode yang memicu kekhawatiran terkait potensi kebocoran informasi sensitif perencanaan tata kota.
Division Layanan Publik atau PSD kemudian memperluas cakupan audit hingga tahun 2014 karena pengumuman lokasi stasiun MRT baru terus berlanjut setelah tahun 2011. Dari total 191 pegawai yang diperiksa dari berbagai instansi perencanaan jalur kereta, delapan orang di antaranya dinilai memerlukan pemeriksaan lanjutan yang mendalam.
Menurut keterangan Chan Chun Sing, rujukan ke kepolisian bukan berarti para pejabat tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran hukum secara pasti. Proses penyelidikan independen tetap dikedepankan untuk menguji fakta-fakta yang ada serta memastikan seluruh prosedur hukum ditegakkan secara adil.
Pemerintah Singapura menegaskan komitmennya untuk mengevaluasi kembali celah dalam sistem pengamanan informasi rahasia negara. Pengawasan ketat serta aturan pelaporan transaksi pribadi bagi aparatur sipil negara akan terus diperketat guna mencegah penyalahgunaan wewenang di masa mendatang.