Pengembangan infrastruktur transportasi massal di ibu kota kembali menjadi sorotan penting setelah operasional rute Kelapa Gading hingga Manggarai resmi berjalan. Guna memastikan perluasan jaringan kereta ringan ini tidak terhenti di tengah jalan, kalangan legislatif daerah mendorong terobosan baru terkait skema pembiayaannya.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menegaskan bahwa penggunaan sumber pembiayaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat diperlukan. Langkah ini dinilai krusial agar rencana perpanjangan jalur dari Stasiun Manggarai menuju kawasan Dukuh Atas dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Berdasarkan analisis awak media, pembiayaan kreatif melalui instrumen keuangan seperti obligasi daerah menjadi salah satu opsi rasional untuk menopang anggaran infrastruktur kota. Terlebih lagi, pihak legislatif juga menaruh harapan besar pada dukungan pemerintah pusat melalui badan pengelola investasi agar beban fiskal daerah tidak terlalu berat.
Menurut Yuke Yurike, "Pokoknya pembiayaannya non-APBD. Salah satu harapannya untuk obligasi. Makanya kita berharap banget kalau pemerintah pusat bisa bantu lewat Danantara." Pernyataan tersebut mencerminkan urgensi kolaborasi lintas sektor dalam merealisasikan proyek transportasi publik bernilai triliunan rupiah tersebut.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk menyambung jalur dari Manggarai ke Dukuh Atas diperkirakan mencapai Rp2,7 triliun dengan target pengerjaan dimulai pada tahun 2027. Dengan berbagai opsi alternatif yang sedang dimatangkan, konektivitas antarmoda di jantung kota diharapkan semakin terintegrasi optimal.