Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump kembali dihadapkan pada ketegangan geopolitik menyusul kebijakan daftar hitam yang dirilis oleh Departemen Pertahanan atau Pentagon. Kebijakan yang dikenal sebagai daftar 1260H ini secara agresif menyasar perusahaan-perusahaan raksasa teknologi asal China, termasuk raksasa e-commerce Alibaba Group Holding Ltd. dan mesin pencari Baidu Inc.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan analisis dari awak media, daftar yang awalnya dibuat untuk membatasi ruang gerak militer asing ini kini telah bertransformasi menjadi instrumen politik utama Washington untuk menekan Beijing. Langkah ini memicu reaksi keras dari pemerintah China, yang tidak tinggal diam dan langsung membalas dengan memberlakukan pembatasan ekspor serta pengadaan yang merugikan bisnis asal Amerika Serikat.
Perselisihan ini diprediksi akan menjadi agenda panas dalam pertemuan tingkat tinggi antara Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping pekan ini. Menurut pengamatan para pengamat hubungan internasional, Beijing dipastikan akan membawa isu daftar hitam tersebut ke meja perundingan, terutama karena beberapa petinggi perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut dikabarkan turut serta dalam delegasi bisnis Xi Jinping.
Di sisi lain, administrasi Trump tampak belum menunjukkan tanda-tanda akan melunak mengingat daftar 1260H memberikan daya tawar strategis dalam persaingan ketat teknologi kecerdasan buatan global. Berdasarkan laporan, ketegangan ini semakin memuncak setelah badan intelijen dan pejabat Gedung Putih menuding pengembang kecerdasan buatan China secara tidak sah mengekstrak data dari perusahaan Silicon Valley seperti Anthropic dan OpenAI.
Sementara itu, sejumlah perusahaan yang merasa dirugikan memilih jalur hukum dengan menggugat Pentagon ke pengadilan federal Amerika Serikat dan beberapa di antaranya bahkan telah memenangkan kemenangan sela. Kendati demikian, para ahli hukum menilai pertarungan di pengadilan masih akan panjang dan penuh ketidakpastian, membuat tensi hubungan ekonomi dua negara adidaya ini tetap berada di titik nadir.