Usulan kontroversial kembali dilontarkan oleh Presiden Parti Islam Se-Malaysia (PAS) Abdul Hadi Awang terkait pembatasan peran menteri non-muslim di dalam pemerintahan. Berdasarkan laporan media lokal, Hadi menyebutkan bahwa politisi non-muslim hanya boleh menduduki jabatan yang bersifat administratif atau pelaksana kebijakan, sementara perumusan kebijakan utama harus dipegang oleh kalangan muslim. Berdasarkan analisis awak media, manuver politik ini langsung memicu gelombang kritik tajam dari berbagai kalangan di Malaysia yang menganggap gagasan tersebut mencederai prinsip kesetaraan konstitusi.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Tanggapan keras datang dari petinggi Democratic Action Party (DAP) Ramkarpal Singh yang menilai pernyataan tersebut sangat memecah belah persatuan bangsa. Menurut Ramkarpal, pembagian posisi kabinet berdasarkan garis ras atau agama sama sekali tidak memiliki dasar di dalam Konstitusi Federal Malaysia. "Pernyataan ini jelas memecah belah dan harus ditolak oleh setiap warga negara yang berpikiran jernih," demikian pernyataan politisi DAP tersebut dikutip dari laporan media setempat.
Tidak hanya dari kalangan partai politik pemerintah, kecaman serupa juga disuarakan oleh Dewan Konsultatif Malaysia untuk Agama Buddha, Kristen, Hindu, Sikh, dan Taoisme. Majelis lintas agama tersebut menilai gagasan tersebut merupakan bagian dari agenda tersembunyi PAS untuk mengubah arah negara menuju teokrasi Islam. Dari pengamatan tim redaksi, isu ini semakin memanaskan peta politik domestik di tengah dinamika koalisi oposisi dan kerja sama elektoral di sejumlah wilayah.
Di sisi lain, internal partai PAS sendiri memberikan respons yang beragam dalam menanggapi polemik tersebut. Asisten politik Abdul Hadi, Syahir Sulaiman, menyatakan bahwa pernyataan tersebut terbuka untuk berbagai interpretasi terkait pembagian portofolio kementerian. Sementara itu, Sayap Pendukung Non-Muslim PAS atau DHPP memberikan pembelaan dan menyatakan dukungan penuh terhadap pandangan sang presiden partai dalam penataan struktur kabinet masa depan.