Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap membuka program beasiswa LPDP Jakarta pada tahun 2027 mendatang guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Menjelang pembukaannya, Gubernur Jakarta Pramono Anung aktif mengundang para penerima beasiswa LPDP nasional untuk berdiskusi serta mendengarkan berbagai masukan langsung.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan laporan yang diterima, salah satu kendala terbesar yang dikeluhkan oleh para pendaftar adalah tingginya biaya persiapan sebelum seleksi. Calon pendaftar kerap terbebani oleh mahalnya biaya tes sertifikasi bahasa asing serta biaya pendaftaran atau application fee yang wajib dibayarkan saat mendaftar ke universitas luar negeri.
Menanggapi keluhan tersebut, Pramono Anung menyatakan bahwa mekanisme pelaksanaan beasiswa ini secara umum akan serupa dengan program LPDP dari pemerintah pusat. Kendati demikian, ia secara terbuka mengakui bahwa tahap sebelum ujian atau seleksi awal merupakan fase terberat yang harus dihadapi oleh para calon penerima beasiswa.
Menurut pernyataan Pramono Anung yang dikutip dari akun media sosial pribadinya, Pemerintah Jakarta dipastikan akan memikirkan solusi konkret untuk meringankan beban tersebut. Langkah afirmatif ini diambil guna mendorong warga yang kurang beruntung agar tetap memiliki kesempatan emas menempuh studi di kancah internasional.
Tim redaksi menilai langkah proaktif Pemprov DKI Jakarta ini sangat krusial dalam memangkas kesenjangan akses pendidikan global bagi warganya. Kehadiran dukungan finansial pada tahap awal seleksi diyakini mampu meningkatkan rasa percaya diri generasi muda Jakarta untuk bersaing di universitas bergengsi dunia.
Bagi warga yang berminat mendaftar, program ini mensyaratkan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan berdomisili Jakarta serta batasan IPK minimal tertentu untuk jenjang magister maupun doktor. Selain itu, cakupan komponen beasiswa yang disediakan nantinya juga sangat komprehensif, mulai dari biaya hidup, tunjangan buku, transportasi, asuransi kesehatan, hingga bantuan penelitian tesis dan disertasi.