Kebijakan pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil genap di Jakarta selama ini terbukti mampu mengurai kepadatana lalu lintas jalan raya. Meski demikian, aturan pembatasan mobilitas tersebut menyimpan sisi lain yang cukup pelik bagi sektor perdagangan dan perdagangan kecil di sejumlah titik.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Berdasarkan pengamatan awak media, dilema antara kelancaran transportasi publik dan kelangsungan hidup sektor riil telah menjadi perdebatan panjang di kalangan pengendara maupun pelaku usaha lokal. Kebijakan yang sudah berjalan selama satu dekade ini kini berada di bawah sorotan tajam pemerintah daerah.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, secara terbuka mengakui adanya dampak multidimensional tersebut dalam evaluasi kebijakan yang telah diterapkan selama 10 tahun terakhir. Ia menjelaskan bahwa pengaturan lalu lintas berhasil mempercepat laju kendaraan, namun di sisi lain ada sektor ekonomi yang terdampak secara signifikan.
"10 tahun kan ganjil genap itu dan memang antara perekonomian dan kemacetan. Nah, kalau di sisi perekonomian menjadi kondisi yang terdampak terkait itu, ya ada beberapa yang mati," ujar Budi Awaluddin saat memberikan keterangan di Balai Kota Jakarta.
Lebih lanjut, pihak Dishub DKI menegaskan bahwa aturan tersebut memiliki andil besar dalam mendongkrak kecepatan arus kendaraan harian di ibu kota dibandingkan hari tanpa pembatasan. Kendati demikian, instansi terkait berkomitmen untuk mengkaji ulang efektivitas serta rute-rute yang selama ini memberlakukan aturan tersebut.
Analisis tim redaksi menunjukkan bahwa tantangan terbesar pemerintah ke depan adalah mencari titik keseimbangan antara mobilitas perkotaan yang lancar dan perlindungan terhadap denyut nadi perekonomian rakyat kecil yang kerap terimbas aturan restriksi.