Menjelang akhir masa jabatannya di penghujung tahun, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dihadapkan pada penilaian sejarah yang dinilai cukup tajam oleh para pengamat internasional. Berdasarkan laporan yang dihimpun, kepemimpinannya selama satu dekade terakhir diwarnai oleh berbagai tantangan global yang sangat pelik dan kompleks.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe →Dalam pidato perpisahannya di Sidang Majelis Umum PBB baru-baru ini, Guterres secara terbuka merefleksikan masa jabatannya yang dilalui di tengah situasi dunia yang penuh ketegangan. Ia menyoroti bagaimana berbagai konflik bersenjata terus berlanjut dengan kekejaman yang luar biasa, hak asasi manusia terabaikan, dan hukum internasional seolah dikesampingkan.
Berdasarkan analisis dari awak media dan pengamat internasional, dunia saat ini mencatat setidaknya 65 konflik bersenjata aktif, jumlah tertinggi sejak tahun 1946. Situasi ini semakin diperparah oleh tindakan pelanggaran Piagam PBB yang melibatkan negara-negara adidaya, serta ancaman global baru seperti perubahan iklim ekstrem dan perkembangan kecerdasan buatan.
Sejumlah kritikus membandingkan rekam jejak Guterres dengan para pendahulunya yang dinilai lebih proaktif dalam mendobrak kebuntuan diplomasi. Tokoh-tokoh seperti Dag Hammarskjold, Kofi Annan, dan Ban Ki-moon dianggap mampu meninggalkan warisan reformasi institusional yang monumental meskipun organisasi dunia tersebut dikenal lamban secara birokrasi.
Di satu sisi, Guterres akan dikenang atas beberapa pencapaian positif, termasuk keberhasilannya memediasi Inisiatif Biji-Bijian Laut Hitam pada tahun 2022, mendorong kesetaraan gender di jajaran petinggi PBB, serta mengampanyekan isu perubahan iklim secara agresif. Namun di sisi lain, catatan kelam kepemimpinannya tidak dapat diabaikan begitu saja.
Berdasarkan pengamatan para analis, masa jabatan Guterres diwarnai oleh krisis finansial akut setelah penundaan iuran sebesar USD 4 miliar dari Amerika Serikat yang berujung pada pemotongan anggaran besar-besaran. Selain itu, proses reformasi organisasi yang dicanangkannya dinilai lebih mengarah pada perampingan birokrasi ketimbang memperkuat visi moral PBB.
Kegagalan dalam meredam konflik berkepanjangan di berbagai belahan dunia seperti Ukraina, Myanmar, Sudan, dan Gaza menjadi titik terendah dalam kepemimpinannya. "Banyak pihak menilai ia seharusnya bisa mengambil langkah diplomasi yang lebih tegas dan langsung mendatangi zona krisis", sebagaimana diungkapkan oleh para pengamat hak asasi manusia.
Sebelum menduduki posisi puncak di markas besar PBB di New York, Guterres sempat dikenal sebagai figur reformis yang energik saat menjabat sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi. Namun ironisnya, jumlah pengungsi dan warga terlantar di seluruh dunia justru melonjak drastis hampir dua kali lipat selama ia memimpin badan dunia tersebut.
Para pengamat menilai bahwa Guterres harus menghadapi dinamika geopolitik yang sulit di bawah kepemimpinan para pemimpin dunia yang cenderung meminggirkan peran institusi multilateral. Profesor Hak Asasi Manusia Murdoch University Simon Adams menyatakan bahwa sejarah akan mencatat kegagalan dalam melindungi warga sipil sebagai noda terbesar dalam masa kepemimpinannya.
Kini, seiring langkahnya meninggalkan lantai 38 gedung PBB pada akhir Desember mendatang, organisasi internasional tersebut berada dalam kondisi yang jauh lebih rapuh dibandingkan masa-masa sebelumnya. Tantangan besar kini menanti pemimpin baru PBB untuk menjembatani jurang pemisah antara janji moral dan realitas kinerja di lapangan.